Wednesday, November 29, 2006
MEMBACA KEBIJAKAN AS DI INDONESIA DAN PENGARUHNYA BAGI UMAT ISLAM PASCA KEMENANGAN PARTAI DEMOKRAT
(Materi HS 271108)
Oleh : Asep Firman Y.

Pendahuluan

Sebagaimana yang dimaklumi bahwa pada tanggal 7 November 2006 lalu di AS telah diadakan Pemilu sela Kongres (anggota DPR dan Dewan Senat). Berdasarkan hasil pemilu tersebut, kursi untuk Partai Demokrat di DPR naik menjadi 229 kursi dari sebelumnya 203 kursi. Sementara Partai Republik turun menjadi 196 kursi dari 232 kursi. Sedangkan di Dewan Senat, kursi Partai Demokrat juga naik, dari 45 menjadi 51 kursi. Partai Republik turun, tinggal 49 kursi dari 55 kursi. Partai Republik kehilangan sedikitnya 28 kursi DPR, enam kursi di Senat, dan enam pos gubernur negara bagian. Dengan demikian maka saat ini Partai Demokrat menguasai DPR dengan perimbangan kursi 229-196, Senat 51-49, dan gubernur 28-22.
Ini merupakan kekalahan yang terbesar sejak 1994 sekaligus merupakan pencabutan mandat rakyat dari Presiden George Walker Bush. Hasil exit polls memperlihatkan 42% rakyat tak memilih Republik karena maraknya korupsi, rasa takut terhadap ancaman terorisme (40%), tak puas dengan ekonomi (39%), dan gundah menyaksikan perkembangan di Irak (37%).

Sebagai mayoritas yang berkuasa, Partai Demokrat akan leluasa memulai proses pengawasan dan penyidikan terhadap berbagai kebijakan Bush. Mereka bisa menekan Gedung Putih mengurangi jumlah pasukan, misalnya. Partai Demokrat bisa memulai penyidikan KKN, misalnya terhadap Halliburton (perusahan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh keluarga Bush) yang memenangi kontrak-kontrak rekonstruksi di Irak tanpa ikut tender. Orang-orang di sekitar Bush yang melanggar hak asasi manusia di Guantanamo atau Abu Ghraib bisa disidik Kongres untuk dijebloskan ke penjara. Proses konfirmasi Duta Besar AS untuk PBB John Bolton yang masih menggantung akan dipersulit melalui dengar pendapat oleh Partai Demokrat di Senat. Bolton dikenal sebagai diplomat yang sangat agresif dalam menjustifikasi unilateralisme AS di PBB.
Hasil pemilu ini juga mencerminkan pula penolakan rakyat terhadap agenda-agenda politik konservatif yang berkedok agama. Bersamaan dengan pemilu, diadakan pula 205 referendum di 37 negara bagian yang hasilnya menunjukkan rakyat tak suka politik dicampuri agama. Rakyat South Dakota yang konservatif menolak undang-undang anti-aborsi. Arizona yang merupakan sarang Partai Republik menjadi menolak rancangan undang-undang yang melarang pernikahan sesama jenis. Rakyat di enam negara bagian mendukung undang-undang kenaikan upah buruh minimum yang diusulkan Partai Demokrat. Sepertinya sejarah telah menunjukkan bahwa mayoritas Partai Demokrat yang mengontrol pemerintahan Partai Republik telah menciptakan the feel good factor di sektor ekonomi.
Pertanyaannya, betulkah kebijakan-kebijakan pemerintah AS akan berubah secara mendasar pasca pemilu ini? Bagaimana pengaruhnya di Indonesia? Tulisan ini coba menjawab dua pertanyaan tersebut.
Mengenal Partai Politik di AS
Di Amerika Serikat terdapat dua partai utama, Partai Demokrat dan Partai Republik. Umumnya masyarakat dunia hampir-hampir tidak dapat mengetahui perbedaan yang mendasar di antara program-program dua partai tersebut, bahkan juga pada kebijakan politik yang diambil. Dua partai itu hampir-hampir menempuh satu metode yang sama.
Partai Demokrat adalah partai lama. Ia adalah partai rakyat dan memiliki mayoritas yang menentukan di tengah-tengah rakyat. Karena itu pada umumnya mayoritas Kongres tetap berada di pihaknya. Partai ini didirikan pada tahun 1828. Partai Demokrat berhaluan tengah kiri/demokrat sosial meski kebijakan-kebijakannya tidak terlalu kiri dibandingkan dengan partai-partai buruh atau demokratis sosial di negara-negara lainnya. Di AS sendiri, partai ini dikenal sebagai partai yang lebih "liberal", meski liberalisme ini merujuk kepada maknanya di AS.
Adapun Partai Republik adalah partai lebih baru kemunculannya dibandingkan partai Demokrat. Partai Republik merupakan partai orang-orang kaya dan para kapitalis raksasa. Mayoritas anggotanya adalah pemilik modal yang besar dan pemilik perusahaan-perusahaan monopoli. Dalam partai ini terdapat sejumlah besar kaum terpelajar. Partai Republik ini tidak begitu menaruh perhatian untuk meraih dukungan mayoritas rakyat dan juga dalam merebut umumnya masyarakat untuk berada dipihanya. Andaikata sistem pemilihan presiden tidak mendukungnya, niscaya Partai Republik tidak akan berhasil merebut kepemimpinan sama sekali, sebab ia adalah partai minoritas bukan mayoritas. Partai ini didirikan di Ripon, Wisconsin pada 28 Februari 1854, sebagai sebuah partai yang melawan perbudakan di wilayah baru, partai ini tidak boleh disamakan dengan Partai Demokratik-Republik AS-nya Thomas Jefferson atau Partai Republik Nasional AS-nya Henry Clay. Konvensi pertama Partai Republik diadakan pada 6 Juli 1854 di Jackson, Michigan. Banyak dari kebijakan awalnya terinspirasi dari Partai Whig AS. Banyak dari anggota awalnya berasal dari Partai Tanah Bebas (Free Soil Party) dan Partai Amerika. Sejak didirikan, oposisi utamanya adalah Partai Demokrat. Simbol resmi Partai Republik adalah gajah. Meski gajah telah sering dikaitkan dengan partai tersebut, sebuah kartun politik karya Thomas Nast, yang diterbitkan di Harper's Weekly pada 7 November 1874, dianggap penggunaan penting pertama simbol tersebut. Pada awal abad ke-20, simbol tradisional Partai Republik di negara-negara bagian barat tengah seperti Indiana dan Ohio adalah elang, berlawanan dengan ayam jantan yang digunakan Demokrat. Simbol ini masih tampil dalam kertas suara di Indiana.
"Prestasi" Partai Republik
Secara nyata bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, sebagai pengaman kepentingan AS di luar negeri, Bush termasuk berhasil di Indonesia. AS tidak perlu mengerahkan tentaranya untuk menguasai Blok Cepu. Tidak seperti di Irak, AS harus mengerahkan pasukan multinasional untuk menguasai sumur minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi itu.
Saat terjadi masalah siapa yang akan mengelola Blok Cepu, Pertamina atau Exxon Mobile, misalnya. AS langsung mengutus Condoleeza Rice, Menlu AS ke Indonesia untuk memastikan yang akan mengelola sumur minyak di Cepu adalah Exxon. Hasilnya? Sangat gemilang. Pemerintah Indonesia akhirnya menyerahkan pengelolaan Blok Cepu kepada Exxon Mobile. Padahal, Pertamina, adalah perusahaan milik negara. Pertamina pun telah menyatakan kesanggupannya mengelola Cepu. Seperti yang telah dikemukakan Direktur Keuangan Pertamina, A Rahimone, Pertamina telah menyiapkan 1,5 miliar dolar AS untuk investasi Blok Cepu.
Bahkan pengamat perminyakan, Kurtubi, mengatakan, karena potensinya besar dan tingkat keuntungannya akan sangat besar, banyak bank antri menyediakan dana bagi Pertamina. Dalam hal kemampuan teknis, Kurtubi menambahkan, Pertamina pun sudah memiliki banyak pengalaman eksplorasi, seperti di Tuban; Bekasi, Patrol, Jawa Barat; Prabumulih, Sumsel, dan lain-lain yang memiliki karakter yang hampir sama dengan Blok Cepu. Belum lagi dari tingkat efisiensi, biaya pengeboran dan operasional Pertamina lebih murah. Demikian juga secara legitimasi, berdasarkan UU No 22/2001 tentang Migas, Pertamina-lah yang juga berhak atas konsesi Blok Cepu.
Kasus-kasus serupa terjadi juga pada tambang emas di Papua, yang terus dihisap konglomerat AS dengan perusahaan Freeport-nya. Tambang emas di Minahasa disedot perusahaan Newmont yang juga milik kapitalis AS. Belum lagi perusahaan Caltex dan lainnya.
Lagi-lagi, rakyat Indonesia yang dirugikan. Setelah sebelumnya SDA Indonesia dikeruk dan diboyong ke AS, diperparah lagi dengan pembuangan limbah yang merusak lingkungan. Misalnya kerugian yang diderita Indonesia, akibat ulah Freeport, seperti yang pernah diungkapkan, mantan ketua MPR-RI, Amien Rais. Ia mengatakan, setidaknya Freeport telah melakukan tiga kejahatan yang sangat besar dalam melakukan aktivitas pertambangannya di Papua, yakni kejahatan ekologi, kejahatan yang berlangsung puluhan tahun, dan kejahatan penggelapan pajak. Ekologi Papua rusak. Hamparan lahan yang sangat luas telah rusak parah, berlubang-lubang besar akibat kegiatan pertambangan. Gunung berubah menjadi kawah. Selama puluhan tahun, hasil tambang berupa emas, perak, tembaga dan kemungkinan uranium dari provinsi paling timur tersebut telah dikeruk Freeport. Disedot melalui pipa besar dengan panjang 100 Km ke kapal laut dan dibawa entah kemana. Limbah tailingnya pun dibuang sembarangan, mengakibatkan 3500 ha hutan berubah menjadi padang pasir tailing. Dengan mudah Freeport menggelapkan pajak, karena tidak adanya Kantor Pajak dan Bea Cukai di pelabuhan setempat yang mencatat berapa besar kekayaan alam tersebut telah dibawa ke luar Indonesia. Amien juga percaya selama tahun 1998-2004 telah digelontorkan dana hingga Rp 300 miliar serta bantuan hingga ratusan ribu dolar AS bagi Jenderal A atau Brigjen B untuk mengamankan penjarahan yang dilakukan Freeport.
Sebelumnya, soal bantuan keamanan, Presiden Direktur Freeport Indonesia Adrianto Maghribie menegaskan bahwa pihaknya tetap akan memberikan bantuan dana kepada TNI dan Polri pada tahun 2006. Bantuan tersebut tidak dalam bentuk uang tunai, namun logistik seperti makanan dan perumahan. Freeport juga menegaskan, bantuan tidak hanya diberikan kepada aparat keamanan saja. Sehingga protes yang sering dilakukan pencinta lingkungan hidup, Walhi misalnya, tidak digubris pemerintah. Begitu juga aksi-aksi yang dilakukan oleh berbagai organisasi yang getol berdemonstrasi menolak penguasaan SDA oleh asing, seperti HTI misalnya, juga dianggap angin lalu oleh Pemerintah. Sikap pemerintah sampai bisa demikian, membuktikan keberhasilan Bush dan Partai Republiknya untuk menjaga kepentingan kapitalis AS di luar negeri, khususnya di Indonesia.
Agenda Partai Demokrat kedepan ; Setali tiga uang
Kalau kita amati secara jeli maka sebenarnya Partai Demokrat atau pun Partai Republik sama saja, setali tiga uang. Karena Secara garis besar kebijakan ekonomi AS adalah tetap yakni melindungi kepentingan AS di luar negeri termasuk perusahaan-perusahaan raksasa milik warganya. Ini tercermin dalam perkataan Presiden AS George W. Bush dalam konferensi pers sehari setelah Pemilu sela berlangsung. Ia berujar, "Saya bersedia bekerjasama dengan Partai Demokrat, demi masa depan negeri ini yang kita cintai bersama".
Menurut Pengamat Politik Islam dan aktivis HTI Farid Wajdi, siapa pun yang menang, baik di parlemen (kongres) maupun di kursi kepresidenan tentu harus menjalankan kebijakan yang menguntungkan bagi para kapitalis tersebut. Menjaga kepentingan AS di luar negeri adalah kepentingan para kapitalis di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Dengan demikian tidak ada perubahan yang mendasar antara Partai Demokrat dengan Partai Republik, terkait dengan kebijakan hubungan ekonomi AS-RI di bidang ekonomi AS akan terus menggencarkan liberalisasi ekonomi.
Perusahaan-perusahaan AS yang ada di Indonesia, seperti, Freeport di Irian, Caltex di Riau, Exxon Mobile di Natuna dan Cepu, itu tidak bisa dipengaruhi oleh siapa yang memimpin di AS, Partai Demokrat maupun Partai Republik. Justru partai dan presidenlah yang dipengaruhi para pengusaha. Sehingga nanti walaupun yang memimpin AS adalah Partai Demokrat, Freeport tetap saja tidak mau menyerahkan bagian yang lebih besar untuk Indonesia. Apalagi harus hengkang dari Indonesia, seperti yang dituntut oleh berbagai elemen masyarakat di Indonesia yang merasa dirugikan dengan keberadaan perusahaan-perusahaan asing tersebut.
Sementara itu, menurut Tabloid INTELIJEN dari sumber yang dapat dipercaya, kebijakan Partai Demokrat hendak meneruskan apa yang telah dilakukan Partai Republik. Diantaranya adalah memperbanyak pesantren-pesantren yang moderat, seperti pesantren dengan 1000 santri di Parung, Bogor. Juga akan mendukung penuh pembentukan milisi-milisi dan LSM-LSM seperti Garda Kebangsaan. Hal itu dilakukan, untuk membendung para "teroris" atau siapa saja yang dianggap membahayakan kepentingan AS. Ini merupakan pengamanan berlapis bagi para kapitalis di Indonesia. Siapa saja yang mengganggu kepentingan AS maka ia akan berhadapan dengan kaum moderat terlebih dahulu, kemudian pemerintah Indonesia, sebelum akhirnya langsung dengan pasukan AS. Sehingga para industriawan AS bisa dengan tenang menyedot SDA di Indonesia 24 jam setiap hari. Berdasarkan sumber yang sama, biaya sebesar apa pun akan dikeluarkan untuk tetap memelihara dan memperbanyak pesantren moderat dan LSM komprador. Biaya tersebut sangatlah kecil bila dibandingkan dengan keuntungan SDA yang mereka kuras dari Indonesia.
Sebelumnya Pemerintah Amerika melalui USAID (United State Agency for International Development) menggelontorkan dana kepada pesantren moderat mencapai US$ 157 juta. Dalihnya membantu “perbaikan” pendidikan di Indonesia. Mei 2006 lalu, Konjen AS di Surabaya menyalurkan bantuan kemitraan kepada pesantren NU dan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang diterima oleh 21 lembaga pendidikan berupa peralatan sekolah seperti tas, atlas, buku dan alat tulis dengan logo Amerika. Staf Konjen, Claire Pierangelo mengatakan, bantuan itu sebagai simbol persahabatan dan "investasi masa depan", agar anak-anak Indonesia mengenal AS dan melihat kesamaan kedua negara.
Demikian juga pada 14 Maret 2006 lalu, Menlu AS Condoleeza Rice yang berkunjung ke Jakarta, juga menyambangi sebuah pesantren di Jakarta. Kiprah USAID membiayai pesantren dan madrasah di negara-negara Muslim ditengarai jadi strategi menjadikan pesantren sebagai basis pembentukan milisi pro-Amerika.
Dengan membentuk kelompok pendukung yang berakar pada lembaga pesantren, baik NU maupun Muhammadiah, Amerika berupaya membendung pengaruh radikalisasi di kalangan kelompok Islam. Ke depan Amerika mengadu kedua kelompok ini. Washington membuat budget miliaran dollar untuk membentuk milisi pro-Amerika ini. Lihat saja, jelang kunjungan Bush 20 November 2006, kelompok ini sudah menunjukkan dirinya dengan membawa spanduk yang mendukung kedatangan Bush di Istana Bogor. Ratusan pendemo, pada 15 November, terlihat berjalan meneriakkan yel-yel mendukung kedatangan Bush dan mengecam kelompok masyarakat lainnya yang menentang kedatangan Bush. Eksistensi kelompok pro kedatangan Bush ini memang terasa aneh dan bisa dibilang menentang arus. Tapi itulah yang terjadi. Pemandangan serupa terlihat di Ponpes Al Ashriyyah Nurul Iman, Bogor yang didanai USAID. Pengamat Amerika Noam Chomsky mengatakan bahwa maraknya bantuan USAID terhadap lembaga pendidikan di negara miskin tak lepas dari upaya agen intelijen AS CIA (Central Intelligence Agency). Menurutnya, USAID adalah cover CIA menggalang dukungan akar rumput di negara-negara miskin.
Bagaimana soal terorisme? Pengamat intelijen, AC Manullang mengatakan bahwa kebijakan kontraterorisme Amerika tidak berubah, pasca kekalahan Partai Republik dalam Pemilu sela 7 November lalu. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa di mata AS, Indonesia berpotensi yang cukup besar, bahkan dalam isu terorisme Indonesia cukup berhasil menanganinya, seperti tertangkapnya Amrozi Cs. Meledaknya bom berskala low explosive di Kramat Jati, 11 November lalu, tambahnya, jadi bukti Indonesia negara yang patuh dengan skenario perang melawan terorismenya Amerika.

"Bom yang meledak jelang kedatangan Bush, menunjukkan pada dunia internasional terorisme benar-benar ada di Indonesia. Indonesia bisa dijadikan posisi tawar presiden Amerika di dalam negerinya yang telah menyuarakan perang terhadap teroris," kata Manullang dalam wawancara kepada tabloid INTELEJEN. Ia membantah kemenangan Partai Demokrat ditafsirkan membawa perubahan dalam pendekatan Washington terhadap terorisme. Ia menegaskan, "Konteksnya masih peristiwa 11 September. Hampir tidak ada bedanya. Amerika akan melakukan preemptive dan mengejar teroris serta negara yang dianggapnya memiliki senjata pemusnah massal."

Salah satu agenda penting yang dibawa Bush ke Indonesia, berupa pujian Amerika atas penanganan terorisme. Indonesia dijadikan salah satu model penanganan terorisme. Alasannya, pemerintahan Bush melihat Asia Tenggara sebagai front kedua (the second front) perang global melawan terorisme. Dalam posisi ini Indonesia menjadi penting. Kasus bom Bali 2002, misalnya, adalah momentum "menyeret" Indonesia sebagai jantung dari upaya AS memberangus terorisme di kawasan ini.

Pakar masalah keamanan Asia Tenggara, Marvin C. Ott, menyatakan bahwa Indonesia benar-benar menjadi persoalan yang berat bagi Amerika Serikat. Sebelum bom Bali, Indonesia tidak jadi sekutu aktif memerangi terorisme berbeda dengan Malaysia dan Singapura. "Semuanya berubah setelah peristiwa bom di Bali," ujar pengajar Kebijakan Keamanan Nasional National War College and Faculty Fellow di Institute for National and Strategic Studies, National Defense University. Sejak itu Indonesia aktif memerangi terorisme dengan membentuk Satgas Antiteror dan Detasemen Khusus (Densus) 88 dimana pembentukannya atas dukungan penuh AS baik secara financial maupun secara teknis. Di sisi lain, berbagai upaya menciptakan kasus teror bom justru bermunculan. Ini mengukuhkan justifikasi Indonesia jantung dari the second front.
Sementara itu dalam bidang politik, kemungkinan besar isu separatisme akan muncul kembali. Tentu bukan kebetulan, jika jejak Partai Demokrat selalu menyertai pada setiap isu separatisme yang terhembus di negeri ini. Pada 9 Juni 2005, Komite Relasi Internasional dari DPR AS, menggolkan sebuah RUU berisi dukungan kepada kebebasan Papua. RUU itu disebut HR 2601, the State Department Authorization Act for Fiscal Year 2006. Dua anggota Kongres AS, yakni Donald M Payne (asal Newark, New Jersey) dan Eni FH Faleomavaega (asal Samoa) dari Partai Demokrat adalah pemrakarsa lahirnya RUU tersebut.RUU tadi merupakan angin segar bagi kelompok gerakan separatisme di Papua khususnya bagi OPM (Organisasi Papua Merdeka). Ini menandakan adanya perhatian lebih dari Partai Demokrat terhadap separatisme di Papua.
Tak hanya itu, jauh sebelumnya, pada 1999 Timor-timur (Timtim) melakukan referendum guna menentukan nasibnya sendiri. Saat itu, AS dibantu Australia menjadi promotor utama di balik referendum tersebut. Waktu itu, AS dipimpin Bill Clinton, dari Partai Demokrat. Suara Demokrat di Kongres pun memberikan dukungan luar biasa bagi referendum tersebut. Memang, potensi separatisme di Timtim sedari awal bergabung dengan Indonesia sangat besar. Namun, disini ditemukan adanya jejak Partai Demokrat AS sebagai penentu lepasnya Timtim dari Indonesia.
Setelah kemenangan Partai Demokrat atas Partai Republik di AS, akankah dukungan terhadap separatisme di Indonesia terulang kembali? Atau meluas hingga berwujud wilayah yang memisahkan diri dari Indonesia?
Tak bisa dipungkiri, bibit separatisme bertebaran di beberapa wilayah Indonesia ini. Di Papua, aktivitas Organisasi Papua Merdeka sering terdengar. Begitu pula Republik Maluku Selatan (RMS) yang diperjuangkan Front Kedaulatan Maluku (FKM). Bukan hanya di dua wilayah tadi, isu terbaru tentang wilayah Indonesia yang akan memisahkan diri adalah munculnya Negara Timor Raya. Negara ini akan menyatukan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku Tenggara dengan negara Timor Leste. Berdasarkan informasi dari sumber Tablod INTELIJEN, separatisme di Maluku dan Papua telah menjalin kerjasama untuk memerdekakan diri. Kerjasama tersebut tertuang dalam proposal internasional 1998 dengan bentuk Republik Konfederasi Maluku Papua. Belanda dan Vanuatu, merupakan negara pemrakarsa utama dan memfasilitasi gerakan separatis ini. Bagi mereka Maluku dan Papua tidak bisa dipisahkan karena keduanya menjadi bagian dari komunitas Melanesia.
Tentang Negara Timor Raya, sumber tersebut menyatakan, pihak Australia telah memfasilitasi lewat ACFOA (Australian Council for Overseas Aid) guna mewujudkan negara tersebut. Jika semuanya telah dipersiapkan sedemikian rupa, kini tinggal menunggu restu dari Paman Sam. Jika Demokrat di Kongres mampu menggiring dukungan ke pemerintahan AS, lepasnya wilayah-wilayah RI tadi tinggal menghitung hari.
Dalam masalah isu HAM kemungkinan yang akan dihadapi Indonesia ketika Partai Demokrat AS berkuasa, adalah kemungkinan dibukanya kembali pemasalahan HAM. Persoalan HAM adalah isu paling utama yang sering dibawa Partai Demokrat. Namun demikian, menurut direktur Studi Kajian Wilayah Amerika UI Suzie Sudarman, dimunculkannya isu HAM akan berkaitan dengan hal lainnya. Jika Indonesia mbalelo, maka persolan HAM akan dipermasalahkan. Begitu pula jika Indonesia tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak disukai, HAM itu bisa dipermasalahkan. Bidikan masalah HAM terhadap Indonesia ini, seolah telah disiapkan sebelumnya oleh Partai Demokrat. "Ketika Partai Republik belum kalah dari Partai Demokrat, Suciwati (istri almarhum Munir) sudah disiapkan terlebih dahulu. Ini terjadi, karena mereka sudah tahu kira-kira anginnya yang datang adalah angin Demokrat," begitu analisis Suzie.

Menghadapi Indonesia, tentunya negara sebesar AS yang mengadopsi ideologi Kapitalisme sekaligus menjadi pemimpin dalam mengemban ideologi ini telah menyiapkan beberapa strategi yang berbeda. Sehingga jika nanti kebijakan Indonesia berubah arah pada saat Partai Demokrat memimpin AS, maka hal itu bisa dijadikan alat untuk menekan. Jika Indonesia membeli senjata dari Rusia, China, Rusia maupun Korea Utara, maka hal itu akan membuat pusing AS. Jika Paman Sam marah, maka isu HAM bisa dimainkan. Perlu diketahui, jika Pemerintah Demokrat AS marah, maka seringkali melakukan intervensi terhadap persoalan ekonomi sebuah negara. Sedangkan Pemerintah Republik lebih intervensi dalam soal politik dan militer. Kaitannya, kalau pemerintah Partai Demokrat tidak setuju dengan Indonesia, maka yang diobrak-abrik itu ekonominya. Pemberian sanksi akan dilakukan atau diubah ekonominya dengan tekanan karena AS menguasai lembaga-lembaga internasional. Maka apapun pilihannya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam ini akan berdampak berat.
Penutup
Gelombang demonstrasi anti Bush dan AS semakin sering terjadi di Indonesia menyusul terbongkarnya berbagai kasus kejahatan para industriawan AS. Aksi-aksi tersebut lebih sering dilakukan oleh berbagai macam ormas Islam. Misalnya, long march ratusan ribu massa dari Bunderan HI ke Istana Presiden kemudian pengepungan Istana oleh berbagai macam ormas yang dikomandoi Forum Umat Islam, pada tanggal 19 November 2006. Terakhir, ribuan gabungan Aliansi Ormas Islam se-Bogor Raya melakukan aksi di jantung kota Bogor pada tanggal 20 November 2006 bersamaan dengan kedatangan Bush di istana Bogor. Sebelumnya aksi-aksi serupa dilakukan secara merata di hampir seluruh wilayah Indonesia dan dilakukan oleh berbagai elemen. Aksi-aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan kedatangan Bush ke Istana Bogor dan penjajahan yang dilakukan AS atas dunia Islam termasuk penjajahan ekonomi di Indonesia. Aksi-aksi ini menjadi sebuah harapan sekaligus awal kesadaran dari umat Islam tentang siapa sesungguhnya AS dan sikap apa yang seharusnya dilakukan
Alhamdulillah, saat ini pun umat Islam mulai menyadari bahwa problem di dunia ini termasuk di Indonesia sebenarnya adalah karena penerapan Ideologi Kapitalisme yang dipimpin oleh AS dan kemudian diadopsi oleh pemerintah Indonesia bukan masalah siapa dan partai apa yang berkuasa di AS. Artinya, selama sistem kapitalisme ini masih diterapkan, dan selama AS memimpin dunia dengan sistem kapitalisme, problem-problem seperti kemiskinan, kesenjangan, penjajahan dan sebagainya selalu muncul. Oleh karena itu, dunia ini membutuhkan sistem alternatif, yang sifatnya juga global. Dahulu sistem tandingan tersebut pernah ada di saat Uni Sovyet mengemban ideologi Komunisme. Tapi setelah komunisme runtuh dan cita-citanya pun tidak tercapai, harapan dunia tertuju pada Islam. Islam lah yang akan memiliki posisi yang kuat, berhadapan langsung dengan Ideologi Kapitalisme. Islam bersifat global dan ideologis dalam menghadapi kapitalisme. Disini lah letak pentingnya kenapa kemudian tuntutan umat Islam adalah penegakkan Syariat dan Khilafah Islam. Karena Khilafah yang menjalankan Syariah lah yang akan menjadi negara yang bersifat global dan the real power yang akan mengimbangi bahkan menghentikan sepak terjang kapitalisme yang dipimpin oleh AS, sebagai pimpinan hegemoni Kapitalisme di dunia saat ini.
Partai apapun yang berkuasa di AS hakikatnya adalah mereka tidak akan pernah berhenti memerangi Islam dan umat Islam. Untuk meng-counter semua itu sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi umat Islam untuk menyambutnya. Pertama, melakukan pergolakan pemikiran (ash-shiraa' al-fikri) untuk menentang ide mereka dan menyadarkan umat, yaitu membongkar kebobrokan ideologi Kapitalisme-sekular serta menjelaskan konsep Islam yang sahih dalam menyelesaikan berbagai masalah yang menerpa umat saat ini; menyangkut politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan sebagainya. Kedua, melakukan perjuangan politik (al-kifah as-siyasi) untuk mendudukkan posisi mereka sebagai penjajah real yang telah menyengsarakan umat melalui ekonomi dan politik sekularnya di negeri-negeri Muslim.
Lebih dari itu, umat Islam pun harus menyadari bahwa di tengah-tengah mereka terdapat LSM-LSM kelompok liberal dan milisi-milisi pro-AS yang eksis saat ini. Mereka tidak lebih dari mesin politik untuk kepentingan penjajah AS dan sekutunya. Isu utama yang mereka angkat selalu disesuaikan dengan isu-isu yang yang diusung AS dan sekutunya. Sejumlah LSM liberal di negeri in bersama Asia Foundation, Heritage Foundation, dan Rand Corporation gencar menyerang ide syariah dan Khilafah. Sementara itu, perilaku moral yang rendah, seperti menjamurnya pornografi dan pornoaksi di area publik, kesengsaraan ekonomi yang diakibatkan oleh rusaknya sistem ekonomi kapitalis, gerakan separatisme di berbagai wilayah di indonesia, juga budaya permisif yang makin merajalela tidak direspon sebagai isu utama oleh mereka. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi umat Islam untuk senantiasa berhati-hati dan waspada terhadap makar-makar yang dibuat AS dan agen-agennya. Mereka membuat makar, Allah pun (melalui orang-orang beriman) telah membuat makar, Sungguh Allah lah sebaik-baiknya pembuat makar. Wallahu a‘lam bi ash-shawab.
Bumi Perjuangan Jatinangor, 27 November 2006
Sumber rujukan :
An-Nabhani, Taqiyuddin. 2006. Konsepsi Politik Hizbut Tahrir (ter.) cet.1. Jakarta : Hizbut Tahrir Indonesia.
Budiardjo, Miriam. 2001. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Majalah Al-Waie, Media Politik dan Dakwah, edisi no. 73 tahun VII, 1-30 September 2006.
Schroeder, Richard C. 1989. Garis Besar Pemerintah Amerika Serikat (terj). Jakarta : United Satetes Information Agency.
Suara Karya, edisi Sabtu, 11 November 2006.
Tabloid Intelejen Edisi 19 Tahun 3.
Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
www.republika.co.id
www.kompas.com
dan sumber lainnya.
posted by Asep @ 4:50 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
 
Profil
Profil Facebook Asep Firman
Buat lencana kamu sendiri
Tentangku
My Photo
Name:
Location: Kelapa Gading, Jakarta, Indonesia

Manusia biasa yang sedang meretas jalan untuk meraih ridho Illahi

Banner 1
Banner 2
Udah Lewat
Arsip Lama
Sekilas Info


.:AGENDA & REGARD:.
Akhir-akhir ini banyak berkutat dengan soal-soal UAS, maklum bentar lagi UAS kan...hehehe..
Afwan, kepada siapa saja kalau akhir-akhir ini saya kurang respon karena kondisi kesehatan agak terganggu nich...mudah-mudahan tidak mengurangi ukhuwwah kita..

Shillah Ukhuwwah
Pengingat Waktu

Anda Pengunjung Yang Ke :

Counter Stats
travel insurance
travel insurance Counter -->

Link Website

Bahan Renungan


.:Wise Words:.
Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (TQS. Al Maidah 50)

Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka baginya penghidupan yang sempit dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.(Qs. Thahâ [20]: 124).

Dia-lah (Allah) yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkan di atas segala agama-agama walau pun orang-orang musyrik benci. (QS Ash-Shaff [61] : 9)

Apabila kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian di muka bumi. (TQS Muhammad:7)

Sesungguhnya Allah Swt. berfirman,"Barangsiapa menghinakan wali (kekasih)-Ku, ia telah terang-terangan memusuhi-Ku. Wahai Anak Adam, engkau tidak akan mendapatkan apa saja yang ada pada-Ku kecuali dengan melaksanakan perkara yang telah Aku fardhukan kepadamu. Hamba-Ku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan melaksanakan ibadah sunah, maka pasti Aku akan mencintainya. Maka (jika Aku telah mencintainya) Aku akan menjadi hatinya yang ia berpikir dengannya; dan Aku menjadi lisannya yang ia berbicara dengannya; dan Aku menjadi matanya yang ia melihat dengannya. Jika ia berdo'a kepada-Ku, maka pasti Aku akan memberinya. Jika ia meminta pertolongan kepada-Ku, maka pasti Aku akan menolongnya. ibadah hamba-Ku yang paling Aku cintai adalah memberikan nasihat(Dikeluarkan oleh ath-Thabrani dalm Kitab al-Kabir)

Backsound


Afiliasi
15n41n1
 Blognya Indonesian Muslim Blogger?E